TorajaInfoDotCom
SHARE :

Netralitas ASN dan TNI/Polri Jadi Catatan pada Sosialisasi Banwaslu Tana Toraja



Netralitas ASN dan TNI/Polri Jadi Catatan pada Sosialisasi Banwaslu Tana Toraja

TANA TORAJA – Pimpinan Bawaslu RI, Mohammad Afifuddin, S.Thi, M.Si dan Ketua  Dewan Kehormatan Peyelenggaran Pemilu (DKPP) RI , Prof. DR. Muh. Al Hamid,  menjadi pembicara pada sosialisasi netralitas aparat sipil negara (ASN), TNI/Polri dan kepala lembang (kepala desa) yang digelar Bawaslu Kabupaten Tana Toraja, Jumat (28/2/2020).

Pengawasan pemilu kata Afif, apalagi terkait netralitas ASN, harus dipahami sebagai suatu yang lebih holistik

“Ada Kaedah yang mengatur pastisipasi ASN dalam menggunkan Hak Pilihnya . Daintaranya UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang entang pemilihan gubernur, bupati, dan walikota  yang menngatur secara umum soal peran ASN dalam hajjatan Pilkada Serentak, nahkan diatur juga secara khusus  dalam Surat Edaran KemenPAN RB & Edaran Menetri Dalam Negeri. Dalam satu daerah atau negara aturannya bisa berbeda dengan negara lain. Kalau di Indonesia itu ASN bisa memilih atau punya hak pilih, kalau polisi/TNI tidak boleh milih sampai kemudian pensiun. Tapi ini beda-beda,” ujar Afif sapaan Pimpinan Devisi Pengawasan dan Sosialisasi seperti dalam rilis yang diterima TORAJAINFO

Pimpinan Bawaslu RI, Mohammad Afifuddin, S.Thi, M.Si

Sebagai perbandingan, Afif menerangkan pengalamannya saat berkesempatan menjadi pengawas pemilu internasional. Salah satunya saat melakukan pemantauan di negara di Selatan Asia, Nepal.

“Pengalaman saya di beberapa negara, saya pernah ke Nepal. TPS itu dijaga oleh keamanan yang dilengkapi senjata, tapi mereka bisa memilih, aturan negaranya membolehkan hal itu. Tetapi di Indonesia, sampai hari ini tidak boleh. Itulah prinsip pemilu di setiap negara-negara, aturannya berbeda-beda,” tuturnya.
Di Indonesia, kata Afif proses pemilu sudah bergerak jauh ke depan. Hal itu bisa dilihat dari tiga unsur penting dalam pemilunya, yang salah satu di antaranya tidak boleh hilang.

“Pertama adalah adanya penyelenggara ada KPU ada Bawaslu. Hebatnya di Indonesia, penyelenggara pemilu itu tidak cuma KPU, ada Bawaslu ada DKPP. Kalau kita penyelenggara ini macam-macam dalam mengambil keputusan, kita bisa diberhentikan. Ada malaikat pencabut nyawanya (Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu), ungkap Afif sambil sesekali melirik kearah Prof. Muh. Al Hamid. Itulah kenapa pemilu kita sekarang sudah bergerak jauh maju,” terang Afif.

Afif membandingkan proses pemilu pada zaman orde baru. Ia mengatakan, pada zaman itu, hasil pemilu dapat dengan mudah diprediksi, padahal pemilu yang baik itu adalah predictble processunpredictible result.
“Pemilu  di masa orba itu hasilnya bisa diprediksi. Padahal, harusnya semua menganut prinsip menjaga kerahasiaan pemilu,” terangnya.

Dalam konteks netralitas ASN TNI, Polri, lanjut Afif, ASN boleh melakukan pencoblosan tapi tidak diperbolehkan mengekspresikan, mengajak bahkan mempersuasi hubungan kepada salah satu calon kepala daerah.  

Dalam hal wewenang, Afif mengatakan Bawaslu memiliki seratus persen fungsi pengawasan, meski tetap pada beberapa titik, penindakan bukan ada pada Bawaslu.

“Seperti ASN yang terbukti, Bawaslu merekomendasikan kepada KASN untuk memberikan sanksi, sementara aparat kepolisian yang kita surati adalah pihak PROPAM, dan untuk TNI yang tidak netral, yang kita surati adalah POM untuk memberikan sanksi kepada jajarannya yang tidak netral,” kata Afif.

Hal itu kata Afif, dilakukan agar dalam kelembagaan semua dapat berjalan baik dan tiap orang dapat menyalurkan hak pilih tapi tetap memperhatiakan statusnya sebagai aparatur negara yang taat pada aturan yang disepakati bersama.

Sementara itu Plt Ketua Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. Muh. Al Hamid, Pria yang lahir di Kota Makassar17 September 1971  ini megawali karirnya sebagai Ketua Panwaslu Provinsi Sulsel dan beliau juga salah satu Guru Besar di Universitas Hasanuddin, menjelaskan, di Indonesia ada 270 daerah, 11 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota yang akan menyelenggarakan pilkada tahun 2020. Sementara di Provinsi Sulsel kata Dia tersebar di 12 kabupaten termasuk Tana Toraja ” dibutuh masukan dari masyarakat luas,” .

Muhammad Al Hamid memaparkan pentingnya regulasi yang jelas dan tegas, peserta pemilu yang taat aturan, pemilih yang cerdas, birokrasi netral dan penyelenggara yang kompeten dan berintegritas sebagai syarat pemilihan demokratis.

“Perlu ada regulasi yang tegas dan tidak abu-abu. Regulasi harus hitam dan putih sebagai gambaran yang tegas,”  .

Ketua Dewan Kehormatan Peyelenggara Pemilu (DKPP) Prof. DR. Muh. Al Hamid

Dalam Sosialisasi yang dilaksanakan di Ruang Pola Kantor Bupati Tana Toraja Hadir Asisten III Tana Toraja Sulaiman Malea, S,Sos. M.Si, Ketua Banwaslu Tana Toraja,  Pimpinan Bawaslu Provinsi Sulsel (Kordinasi Divisi Humas dan Hubal), Saiful Jihad, Wakapolres Tana Toraja Kompol Yacob Lobo , Kasdim 1414 seta Ketua Bawaslu Kabupaten Tator, Serni Pindan. Pada acara Sosialisasi dipandu oleh Ivan Kala’lembang selaku Moderator.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial